Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Menu Click to open Menus
Home » BERITA KIM RONGGOLAWE » Hadirkan Ketua Dewan Pers, RPS Gelar Diskusi Publik Menakar Netralitas Media Pada Pemilu 2019

Hadirkan Ketua Dewan Pers, RPS Gelar Diskusi Publik Menakar Netralitas Media Pada Pemilu 2019

12 Maret 2019 6:50 pm | diplublikasikan oleh |

KIM Ronggolawe – Di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2019, organisasi Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Tuban, Jawa Timur menghadirkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dalam diskusi publik bertemakan menakar netralitas media di tahun politik. Narasumber lain yang turut mengisi acara yakni, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di pendopo krido manunggal Tuban, Selasa (12/03).

Ketua RPS Tuban, Khoirul Huda, menjelaskan diskusi publik menjadi penghujung acara tahunan RPS. Sebelumnya di tanggal 5 Maret 2019, telah digelar tanam 1.000 pohon di Sendang Brubulan Desa Jadi, Kecamatan Semanding. Disamping itu pula santunan ke 200 anak yatim di desa sekitar Brubulan.

“Penyelematan sumber mata air dan santunan yatim bagi RPS merupakan sebuah kewajiban,” ujarnya.

Dengan hadirnya Ketua Dewan Pers, para undangan berjumlah 500 orang dapat memahami sisi netralitas media. Sebagai pemberi warta, media diharapkan tetap menjaga independensi dan keberpihakannya ke publik.

Diskusi lebih gayeng karena, Bawaslu Jatim, KPU Jatim, dan KPID juga ikut berbagi pengetahuan seputar kepemiluan. Adapun acara langsung dimoderatori Pimpinan RedaksiĀ beritajatim.comDwi Eko Lokononto.

Wabup Tuban, Noor Nahar Hussein, menilai diskusi ini momentumnya tepat karena menjelang pesta demokrasi tanggal 17 April 2019 mendatang. Dari diskusi ini, semoga audiens yang hadir menerima informasi yang berimbang.

“Unik tema yang diangkat yaitu menakar netralitas media di tahun politik,” sambungnya.

Acara diskusi dimulai sekitar pukul 10.24 Wib. Adapun peserta yaitu Forkopimda, TNI, Polri, dan berbagai stakholder perusahaan yang bercokol di Bumi Wali.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo mengungkapkan bahwa jumlah media di Indonesia kurang lebih mencapai 47.000 media. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 2.400 media yang terverifikasi Dewan Pers. “Sisanya adalah mereke yang mengatasnamakan pers untuk kepentingan pribadi, bahkan pemerasan,” terangnya.

Pada tahun politik ini, media berperan penting dalam mengawal pemilu mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mencoblos. Kondisi ini dipersulit dengan 80 juta pemilih milenial yang diperkirakan cenderung golput.

Yosep Stanley menjelaskan media saat ini lebih asyik menulis berita tentang capres-cawapres. Sedangkan berita yang berkaitan dengan caleg yang akan menempati posisi legislatif, media sangat minim menuliskannya.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menegaskan bahwa pers harus menghindari media sosial sebagai bahan berita. Produk jurnalistik memiliki pertanggungjawaban air terjun, artinya melewati proses verifikasi berjenjang sebelum dikonsumsi khalayak. Selain itu, produk jurnalistik berasal dari perusahaan media berbadan hukum yang jelas. “Terutama di musim pemilu, pers harus menjadi wasit yang adil. Ini upaya yang harus dilakukan wartawan dalam menjaga marwah dan kehormatan profesi,” tegasnya.

Stanley juga mengimbau agar wartawan mengajukan cuti atau mengundurkan diri dari profesi wartawan jika ingin terlibat dalam kampanye politik. [CH/AM]

Komentar Facebook