Rapat Paripurna, Ketua DPRD: Penghargaan Opini WTP Wujud Tuban Selalu Ada Pembenahan
KIM Ronggolawe – DPRD Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda kegiatan laporan Badan ANggaran (Banggar) dan Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, di ruang paripurna, Senin (27/05) siang.
Rapat paripurna ini juga turut dihadiri Bupati Tuban, H. Fathul Huda didampingi Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si dan disaksikan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tuban.
HM. Miyadi, MM selaku ketua DPRD Tuban usai paripurna saat diwawancarai sejumlah wartawan menyampaikan, sesuai dengan prosedur yang ada dalam tata tertib DPRD Banggar telah melaksanakan laporannya, 7 fraksi juga telah menyampaikan pandangannya meskipun dengan 2 sistem, 2 fraksi membacakan langsung dan 5 fraksi langsung menyerahkannya tanpa dibaca.
“Secara prosedural sudah sah dan memenuhi syarat di paripurna, tinggal besok menunggu dari seluruh laporan Banggar dan PU fraksi-fraksi akan dijawab oleh pemerintah,” kata ketua dewan yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif periode 2019-2024.
Saat ditanya mengenai apa yang menjadi sorotan fraksi, pihaknya menegaskan yang menjadi sorotan bukan masalah ada persoalan-persoalan, tetapi sudah jelas dalam laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dan bahkan mendapat penghargaan Opini WTP 2018..
“Sudah jelas Kabupaten Tuban telah 5 kali berturut-turut meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, artinya ini wujud dari setiap tahunnya Tuban sudah melakukan pembenahan dari rangkaian laporan pertanggungjawaban yang disusun Pemkab Tuban,” tandas Miyadi.
Ketua Dewan yang akrab dengan awak media ini menambahkan, dari LKPD 38 kabupaten/kota di Jawa Timur paling cepat dan terawal adalah Kabupaten Tuban, sebab menurutnya saat dirinya menerima penghargaan Opini WTP 2018 di Sidoarjo pertengahan Mei ini, ada 5 kabupaten, yaitu Tuban, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, dan Jombang. Adapun kabupaten/kota lainnya masih tahap penyelesaian.
“Artinya Tuban start awal menyampaikan laporan, sehingga BPK RI membalas laporannya juga lebih awal. Sehingga kita berharap pemerintah daerah lebih mengawali lagi, jadi WTP bisa diraih pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. [CH/AM]
