Diskominfo Targetkan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban Terbentuk KIM
KIM Ronggolawe– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban melalui Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di balai Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kamis (02/12).
Kegiatan tersebut sekaligus juga diisi dengan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Tuban nomor 55 tahun 2020 tentang pembentukan KIM.
“Di Kecamatan Jenu ini merupakan kecamatan ke tujuh pada kegiatan yang sama selama 2021 ini,” tutur Tutik Musyarofah, S.Ag, MH. Kabid KIP pada Diskominfo Tuban.
Setelah sebelumnya, sambung Tutik kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kecamatan Kenduruan, Senori, Singgahan, Bancar, Tambakboyo, Semanding dan kali ini di Kecamatan Jenu. Dan juga pada 2020 lalu dilaksanakan di Kecamatan Montong, Bangilan dan Jatirogo.
“Kita menargetkan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban ada KIM, semoga tahun depan seluruh kecamatan bisa terbentuk KIM,” harapnya.
Sebab menurutnya, KIM merupakan mitra strategis pemerintah dalam hal penyebarluasan informasi yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang semuanya tertuang dalam Perbup nomor 55 tahun 2020 sebagai salah satu landasan hukumnya.
Sehingga, lanjut Tutik dengan terbentuknya KIM yang secara legal dan formalnya telah mengantongi SK, maka data tersebut selanjutnya akan dikirim kepada Diskominfo Provinsi Jatim.
“Kita prioritas pada pembentukan KIM tingkat kecamatan dulu, karena tingkat kecamatan maka SK dari camat setempat,” imbuh perempuan yang bergabung di Diskominfo Tuban pada akhir 2019 itu.
Pihaknya berharap semoga tahun depan kecamatan yang belum terbentuk KIM, yakni meliputi Kecamatan Palang, Widang, Plumpang, Rengel, Soko, Parengan, Grabagan, Merakurak dan Tuban bisa segera menyusul terbentuk.
“Jika seluruh kecamatan sudah terbentuk, selanjutnya juga menyasar pembentukan KIM tingkat desa dan kelurahan,” target Tutik.
Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 30 peserta yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, karang taruna, PKK, admin website desa dan pegiat media sosial. [CH/AM]
