Gubernur Jawa Timur Tinjau Penanganan Tanggul Di Sembungrejo
KIM Ronggolawe – Gubernur Jawa Timur, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., didampingi Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si.; Ketua DPRD Kabupaten Tuban bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur; Kepala Bakorwil Bojonegoro; pejabat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan intansi terkait meninjau kondisi tanggul yang retak dan ambles di Desa Sembungrejo, Plumpang, Minggu (01/12) sore.
Kepada awak media, Gubernur Jatim menyampaikan peninjauan dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan pemulihan tanggul. Mengingat kabupaten Tuban diperkirakan akan mengalami musim penghujan pada penghujung 2019 dan puncaknya di bulan Februari 2020. Kami juga telah berkomunikasi dengan BBWS dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan langkah antisipatif, ungkapnya.
Lebih lanjut, fenomena tanggul retak tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, melaikan juga di Kanor Bojonegoro, Lamongan, dan Madiun. Karenanya diperlukan langkah antisipatif sebelum dilakukannya perbaikan tanggul secara permanen. Gubernur Jatim telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait guna perbaikan serta pembangunan tanggul secara permanen agar dapatnya dimasukkan dalam APBN.
Tidak hanya itu, dalam kondisi darurat diperlukan upaya pengamanan, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan bronjong guna menahan kemungkinan naiknya debit air sungai. “Disini yang paling panjang retaknya. Kalau di Madiun selesai, sekarang tinggal Lamongan, Tuban, dan Kanor terakhir,” terangnya.
Gubernur Khofifah menerangkan terdapat kesamaan penyebab rusaknya tanggul di beberapa wilayah yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan percepatan rekontruksinya, meski masih dalam tahap darurat. Ketahahan proteksi harus kuat agar mencegah air meluber masuk desa. Dengan demikian dapat memberikan ketenangan dan rasa aman bagi warga desa sekitar tanggul, tuturnya. Gubernur kelahiran Jombang ini juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada warga desa yang telah bergotong-royong serta dukungan Pemkab Tuban dan BBWS yang intens.
Sementara itu, Wabup Tuban menyatakan tanggul di desa Sembungrejo pertama kali longsor di tahun 2015, dan kembali terjadi di awal Oktober 2019. Pemkab Tuban juga telah melarang warga menambang pasir dan menyedot air radius 600 meter dari titik longsor sejak satu bulan ini. Pengaman 24 jam di sekitar tanggul juga dilakukan agar tidak ada warga yang melanggar. Hal ini dilakukan agar tanggul yang telah diperbaiki tidak ambles kembali, tegas Wabup.
Pada kesempatan ini, Gubernur Jatim dan Wabup Tuban menyerahkan paket bantuan kepada sejumlah lansia dan warga kurang mampu yang tinggal di sekitar tanggul. Dialog juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga.
Untuk diketahui, upaya pengurugan tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Plumpang telah dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, tetapi tanggul kembali ambles. Pertama kali tanggul ambles diketahui terjadi pada akhir September 2019 dengan panjang retakan 80 meter dan penurunan 2,5 – 3 meter dari posisi awal. Pada 2 Oktober 2019, tim Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo telah melakukan upaya jojoh telo pada titik rekahan.
Bupati Tuban Fathul Huda pada Jumat (8/11) sore juga telah meninjau tanggul Sungai Bengawan Solo yang ambles di perbatasan Desa Sembungrejo dan Kedungrojo Plumpang. Selain faktor alam, amblesnya tanggul diduga kuat disebabkan praktik tambang pasir dan penyedotan air yang berada di tikungan sungai. Bupati Huda mengungkapkan jika terjadi bencana, yang terdampak sampai 52 ribu hektar sawah. Belum lagi dengan pemukiman penduduk. Oleh karena itu, perlu penanganan cepat untuk memperbaiki tanggul ini. [CH/AM]
