DPRD Tuban Fasilitasi Mediasi, TPPI dan Warga Sepakat Bentuk Tim Investigasi
KIM Ronggolawe – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban gelar forum hearing antara PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan warga ring satu, Desa Tasikharjo dan Remen, Kamis (30/10) di Ruang Paripurna.
Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut usai aksi demonstrasi yang dilakukan warga sekitar beberapa hari sebelumnya. Demo terjadi setelah adanya insiden kebakaran di area perusahaan yang sempat menimbulkan kepanikan masyarakat sekitar.
Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, menilai hearing ini merupakan langkah strategis dalam menjaga komunikasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami berharap semuanya berjalan baik. TPPI sudah sepakat untuk memasang alarm peringatan dini, mengutamakan tenaga kerja dari wilayah terdekat, dan menindaklanjuti kompensasi setelah hasil tim investigasi keluar,” tegas Miyadi.
Ia menambahkan, DPRD akan terus memantau perkembangan hasil kesepakatan agar tidak berhenti pada wacana semata, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi warga.
Manajemen PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) melalui CSR & Communication Relation Manager PT TPPI, Tinoto Hadi Sucipto, juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat sekitar perusahaan.
“Alhamdulillah, hari ini kami bisa berdialog langsung dengan warga sekitar melalui forum hearing yang difasilitasi oleh DPRD Tuban,” ujarnya.
Menurutnya, terdapat tiga poin penting yang disuarakan warga dan telah dibahas bersama, yakni pemasangan alarm peringatan dini, rekrutmen tenaga kerja lokal, serta kompensasi bagi warga terdampak. Seluruh aspirasi tersebut, akan segera ditindaklanjuti oleh manajemen TPPI dengan pendampingan DPRD.
“Tiga tuntutan itu akan kami tindak lanjuti. Untuk alarm emergency sudah disampaikan ke bagian teknis agar segera direalisasikan. Soal tenaga kerja, prosesnya tetap sesuai mekanisme BUMN karena kami berada di bawah Pertamina,” ucap Tinoto.
Ia menjelaskan, bahwa TPPI sejatinya telah memberi ruang cukup besar bagi masyarakat sekitar untuk bergabung di perusahaan. Saat ini, tercatat sekitar 46 warga setempat telah menjadi karyawan organik, sementara pekerja outsourcing juga mayoritas berasal dari desa-desa sekitar.
“Kami ingin hubungan ini tetap harmonis. Kuncinya komunikasi aktif, saling memberi masukan positif agar bisa ditindaklanjuti bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, menyambut baik respons TPPI, namun berharap hasil pertemuan tersebut segera diwujudkan dalam langkah konkret. Ia menyebut, warga juga menyoroti soal kompensasi pascakebakaran yang diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat terdampak.
“TPPI menyatakan akan menurunkan tim investigasi untuk memetakan wilayah dan warga yang terdampak langsung. Hasil itulah yang nanti dijadikan dasar pemberian kompensasi,” jelas Damuri.
Ia menambahkan, jumlah warga yang diajukan menerima kompensasi mencapai sekitar 750 orang di Tasikharjo dan 2.000 orang di Desa Remen. Namun, besaran nominal dan bentuk kompensasi masih menunggu hasil final dari tim investigasi yang akan dibentuk. [CH/AM]
