Paripurna PAPBD 2026, Ketua DPRD: Program Skala Pembangunan Menjadi Prioritas
KIM Ronggolawe – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna bersama eksekutif Pemkab Tuban, di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (10/11).
Paripurna tersebut dalam rangka membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp 3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp 2,7 triliun dan ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp 297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang dikelola kurang lebih Rp 2,9 triliun.
“Dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikitpun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat,” ujar Mas Lindra sapaannya.
Sehingga, timpal Mas Lindra ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.
“Yang biasanya tahun lalu kita di level Kabupaten tapi Insya Allah tahun depan kita level provinsi bahkan di tingkat nasional,” seru Mas Lindra.
Artinya, ia pastikan semua anggaran yang dikelola pada tahun 2026 tidak ada sedikitpun mengurangi pelayanan kepada masyarakat dampak efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri.
“Nantinya ini akan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa membahas 3 agenda tersebut telah melalui proses panjang dari mulai awal oktober hingga persetujuan hari ini.
“Fraksi-fraksi juga sudah melakukan pembahasan sebelumnya karena leading sektornya mereka dan tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik,” ujar Sugiantoro.
Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp 600 miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul diprioritaskan.
“Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan 800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” pungkasnya. [CH/AM]
