Ketua Dewan Harapkan KPU Maksimalkan Sosialisasi Pemilu
KIM Ronggolawe – Memasuki tahun politik 2019 yang akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif maupun presiden dan wakil presiden secara bersamaan pada 17 April mendatang, tampaknya belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat secara luas.
Hal itu disampaikan oleh HM. Miyadi selaku ketua DPRD Tuban saat ditemui sejumlah wartawan di kantornya, Senin (07/01). Menurutnya, Pileg dan Pilpres tahun ini ada tugas yang harus dituntaskan oleh KPU harus memerankan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum, agar masyarakat paham bahwa Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014.
“Kalau Pemilu 2019 memilih calon pemimpin, baik itu DPRD kabupaten/kota, provinsi, pusat dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) maupun presiden dan wakil presiden sekaligus dibarengkan,” kata ketua dewan yang maju mencalonkan diri menjadi Caleg lagi ini.
Karena menurutnya, ketika pihaknya turun ke bawah menemui sejumlah masyarakat ada kebingungan, “saya yakin ini akan membuahkan pelajaran yang sangat berharga, ketika seseorang menerima 5 kartu suara, kalau pemilih muda atau pemilih cerdas pasti akan bisa menggunakannya, tapi kalau usia di atas 60 tahun bisa-bisa nyoblosnya sakarepe dewe (seenaknya sendiri),” imbuhnya.
Sehingga pihaknya berharap, hal ini perlu sosialisasi secara utuh, baik itu KPU, warga masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar tahu kalau Pileg dan Pilpres itu dibarengkan dan serentak.
“Ketika turun ke bawah titik poin yang saya jelaskan Pileg dan Pilpres dibarengkan, yang kedua persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang harus diselesaikan pihak KPU maupun Panwas (Panitia Pengawas), artinya bagi warga yang belum terdaftar di DPT ini harus diupayakan masuk dalam DPT, dan ketiga bagi warga yang sudah berumur 17 tahun tetapi belum memiliki E-KTP harus segera melakukan perekaman E-KTP, sehingga ketika tidak terdaftar di DPT tetapi sudah memiliki E-KTP bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos,” terangnya panjang lebar.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar mensukseskan Pemilu 17 April 2019, “apapun pilihan kita, merah, kuning, hijau, abu-abu dan lain sebagainya, itu adalah hak masyarakat dan rakyat untuk memilih, jadikan pilihan itu menjadi wacana pemersatuan bangsa jangan dijadikan pemecah bangsa,” tegasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI adalah Harga Mati. Pemilu adalah merupakan alat untuk mempersatukan bangsa dan menunjukkan bangsa yang besar dan hebat.
Sementara itu, Yayuk Dwi AS. Komisioner KPU Tuban divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) mengaku sudah melaksanakan sosialisasi secara serentak, dan itu akan terus dilakukan pihaknya dan jajaran di bawah terutama simulasi pencoblosan yang akan diintensifkan.
“Terkait suksesnya pelaksanaan Pemilu, selain KPU sebagai pelaksana yang pasti akan dilaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, juga harus ada keseimbangan dari pihak lain, karena sukses pemilu adalah dambaan seluruh masyarakat Indonesia, maka selain penyelenggara, peserta dan pemilih juga punya peran masing-masing untuk turut mensukseskan pemilu,” pungkas Yayuk. [CH/AM]
