GMNI Tuban Geruduk Kantor DPRD Tolak Kenaikan Harga BBM dan Minta Berantas Mafia Migas
KIM Ronggolawe – Puluhan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tuban menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM.
Selain unjuk rasa menolak kenaikan BBM, GMNI juga meminta Presiden untuk mengusut pemburu rente subsidi BBM atau yang lebih dikenal dengan mafia Migas.
Unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) mendapat kawalan ketat dari pihak kepolisian. Masa menolak rencana naiknya harga BBM bersubsidi karena dinilai menyulitkan warga termasuk berdampak terhadap naiknya harga sembako di pasaran.
Ketua GMNI Tuban, Daman Huri mengatakan, aksi demonstrasi kali untuk melakukan protes rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
“Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat,” ungkapnya, saat di temui dilokasi, Kamis (01/09).
Dia beranggapan, kenaikan BBM merupakan salah satu kebijakan memperihatinkan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena tidak pro dengan aspirasi masyarakat, apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda yang membuat perkonomian belum stabil.
“Pemerintah jangan gagap menaikkan harga BBM, dikarenakan banyak hal yang harus dibenahi dan masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian dan keluar dari pandemi yang melanda lebih dari 2 tahun kemarin,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan selain aksi kenaikan harga BBM, pihaknya juga mendesak Presiden RI untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi. Selain itu juga mendesak Presiden terhadap BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM.
“Kami juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM Bersubsidi yang tidak tepat sasaran,” jelas.
Oleh karena itu, GMNI berharap kepada pemerintah, agar segera memberantas mafia-mafia energi yang jelas menghambat distribusi BBM subsidi dari alokasi yang harusnya diterima masyarakat. Dan juga Pemerintah harus lebih detail mengkaji soal kenaikan harga BBM.
“Kami berharap pemerintah jangan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena banyak hal yang harus dibenahi dan masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian, karena dua tahun kemarin dilanda pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Diketahui dalam aksinya, tuntutan DPC GMNI Tuban kemudian diterima oleh perwakilan DPRD Tuban untuk ditindaklanjuti. Dalam kesempatan itu juga, perwakilan massa audensi dengan pihak DPRD dikawal oleh pihak kepolisian. [CH/AM]
