Sasar Pemdes, Kejari Sosialisasi Pendampingan Masalah Keperdataan dan Tata Usaha Negara
KIM Ronggolawe – Kejaksaan Negeri Tuban menggelar sosialisasi pendampingan masalah keperdataan dan tata usaha negara di Pendopo Kecamatan Semanding, Rabu (11/12).
Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh kepala desa dan lurah, BPD serta sekretaris desa se- Kecamatan Semanding.
Camat Semanding, Cipta Dwipriyata mengatakan, kegiatan ini adalah pendampingan dari kejaksaan kepada pemerintahan desa masalah pendampingan hukum terkait permasalahan keperdataan dan tata usaha negara dan pelaksanaan program desa yang dicanangkan oleh kejaksaan.
“Harapan dari pendampingan ini pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan hukum,” harap Camat.
Tentunya, timpal Cipta melalui kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan pengetahuan untuk kepala desa atau pemerintah desa tentang permasalahan hukum yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Tuban.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri, sebab hal ini dapat menjadi edukasi bagi mereka,” ia menandaskan.
Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Tuban, Hendi Budi menegaskan, tujuannya hari ini untuk menyosialisasikan kewenangan dari kejaksaan dalam hal khususnya di bidang keperdataan dan tata usaha negara serta intelejen dalam bidang pendampingan dan pendataan program jaga desa.
“Sasarannya kepada kepala desa, poin inti yang disampaikan bahwa masyarakat di desa ini belum tahu kewenangannya dari intelejen jaga desa ini seperti apa, konkretnya seperti apa, di bidang datun pendampingannya itu seperti apa,” beber Hendi.
Harapannya, ke depan masyarakat itu lebih paham, jadi tidak takut lagi sama fungsinya kejaksaan, sebab selama ini orang berpikir “seragam coklat” menakutkan.
“Padahal kita itu “friendly”, jadi Pemdes atau masyarakat tidak perlu takut,” serunya.
Disampaikan oleh Hendi, kegiatan serupa selama 2024 rencananya 5 kali dilaksanakan, yakni di Kecamatan Widang, Kerek, Parengan dan Semanding serta besok di Plumpang.
“Jadi ini kelanjutan MoU dengan desa pada awal 2024 lalu,” tutupnya. [CH/AM]
